Mendasar pada Peraturan Bupati Madiun Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana yang mempuyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas menyelenggarakan fungsi:

  • perumusan kebijakan daerah di bidang bina pemerintahan Desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
  • pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bina pemerintahan Desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang bina pemerintahan Desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
  • pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang bina pemerintahan Desa, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat serta pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.