A. PENGERTIAN PPID

PPID ( Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ) berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID mempermudah masyarakat yang ingin menyampaikan permohonan informasi publik.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MADIUN dibentuk berdasarkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MADIUN NOMOR 188.45/169/KPTS/402.105/2019, yang bertugas :

  1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
  2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanna informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip – prinsip pelayanan prima;
  5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

B. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulat an rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan good governance. Keterbukaan informasi publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam penyelenggaraan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Prinsip informasi publik adalah sebagai berikut:

  1. Setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses
  2. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
  3. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang mudah, dan
  4. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka, dan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar dari pada membukanya.

C. DASAR HUKUM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

  1. UU NOMOR 14 TAHUN 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat
  2. PP NOMOR 61 TAHUN 2010 Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik Lihat
  3. PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi  Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Lihat
  4. PERATURAN KOMISI INFORMASI  NOMOR 1 TAHUN 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat
  5. PERGUB JAWA TIMUR NO. 8 TAHUN 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di  Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Lihat
  6. Peraturan Bupati Madiun No. 85 Tahun 2018 tetntang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun Lihat